Modernitas dan Ketidakadilan Gender

 

"Problem era kontemporer adalah masih menjadikan maskulinitas sebagai suatu bentuk kekuatan yang diagung-agungkan."

Konstruk sosial mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan di era modern masih banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Stereotip masyarakat tentang perempuan dewasa ini pun masih kentara. Problem era kontemporer masih menjadikan maskulinitas sebagai suatu bentuk kekuatan yang diagung-agungkan. Di mana banyak terjadi kompetisi, ambisi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan kepentingan dalam masyarakat itu sendiri.

Tidak dipungkiri bahwa problematika modernitas menimbulkan berbagai masalah sosial. Misalnya berdampak pada meningkatnya kriminalitas, kekerasan seksual, kurangnya kepedulian terhadap keluarga, menurunnya rasa solidaritas sosial, menurunnya sikap simpati dan empati di lingkup sosial serta hancurnya kondisi lingkungan. Keadaan tersebut yang memicu konstruk sosial tentang keadilan gender masih timpang dan tak terselesaikan.

Media memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dimana masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan smartphone dan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Internet khususnya media sosial menjadi kebutuhan dasar dalam berkomunikasi, berargumen atau menyampaikan aspirasi, dan wadah untuk menyalurkan eksistensi diri yang paling mudah. Apabila yang viral di media sosial adalah hal-hal yang mengkontruksi pemahaman bias gender, maka secara tidak langsung persepsi masyarakat pun akan bias gender.

Media sosial juga ikut andil mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan atas tindakan yang akan dilakukan. Satu unggahan yang negatif akan memunculkan perilaku yang sama di waktu berbeda. Ada kecenderungan untuk meniru hal yang ada di media sosial secara tidak sadar. Sehingga hal tersebut mengakibatkan bergesernya ruang privat menjadi ruang publik dengan mudah. Masalahnya adalah konten yang menjadi sorotan publik atau konsumsi publik banyak yang menyudutkan posisi perempuan.

Akhir-akhir ini, kita dibanjiri informasi melalui media sosial mengenai permasalahan perselingkuhan dimana perempuan yang menjadi korban. Namun, banyak masyarakat yang justru mendiskreditkan perempuan. Masyarakat menyimpulkan dan melabelkan bahwa perempuan tersebut sebagai “pelakor” (perebut laki orang). Istilah “pelakor” seolah-olah menunjukkan bahwa yang salah adalah pihak perempuan. Baik perempuan yang berposisi sebagai istri sah yang dinilai tidak dapat menjaga keharmonisan rumah tangganya maupun perempuan yang berposisi sebagai orang ketiga yang dinilai menggoda, mempengaruhi dan merebut suami orang lain. Sedangkan sangat minim yang menyoroti laki-laki sebagai orang yang bermasalah.

Dari satu kasus di atas menunjukkan bahwa sanksi sosial yang diberikan masyarakat kepada perempuan jauh lebih besar ketimbang kepada laki-laki. Belum lagi kasus kekerasan seksual yang mana perempuan sebagai korban justru semakin mendapat perilaku ketidakadilan dari masyarakat. Kekerasan seksual yang menimpa perempuan selalu dikaitkan dengan cara berpakaian dan cara perempuan berhias diri. Padahal, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dengan baju tertutup bahkan berjilbab.

Menyikapi problematika tersebut kita sebagai masyarakat khususnya sebagai perempuan perlu menggencarkan sosialiasi melalui media sosial untuk meng-counter wacana atau konten yang menyudutkan posisi perempuan. Sangat penting arus informasi itu seimbang sehingga sebuah permasalahan dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh. Gerakan-gerakan feminis memungkinkan menjadi pusat perhatian di media sosial apabila itu dilakukan secara masif.  Konten yang menjadi pusat perhatian akan mudah diterima oleh masyarakat sehingga pelan-pelan dan secara tidak sadar akan memahami konsep keadilan gender.

Selain itu, perempuan perlu membangun jejaring lebih banyak dan menyebarluaskan wacana kesetaraan gender secara langsung tidak hanya melalui media sosial. Hal ini akan memunculkan ruang-ruang dialog, interaksi sosial dan meningkatkan solidaritas dalam bermasyarakat. Ruang dialog akan mengantarkan gerakan-gerakan sampai tujuan dengan menimbulkan hubungan baru antar manusia sehingga dapat mengemban kewajiban secara bersama-sama di bawah hukum-hukum alam dan kesejahteraan umat manusia.